RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor

RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor – Pasal tersebut berkaitan dengan ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

Tak hanya itu, mereka menilai UU Cipta Kerja juga berpotensi memangkas ruang hidup kelompok nelayan, petani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi.

Sebab kata mereka, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

“Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya,” katanya dikutip Yahoo.

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengarah pada kekuasaan birokratis yang terpusat. Hal ini berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang menjadi salah satu tuntutan reformasi 1998. UU baru tersebut akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

“Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan,” ujarnya.

Pengesahan tersebut dimajukan dari jadwal semula pada Kamis 8 Oktober. DPR berdalih percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja karena kasus positif Covid-19 di DPR terus meningkat.

Di sisi lain, serikat buruh melakukan mogok nasional mulai hari ini sampai 8 Oktober. Mereka menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Selain itu, kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa telah menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR maupun pemerintahan Jokowi.