Category Archives: Berita

China sebagai kekuatan regional dengan kekaguman AS atas keberhasilan ekonomi

China sebagai kekuatan regional dengan kekaguman AS yang mendukung ekonomi – Secara resmi, Partai Progresif Demokratik (DPP) masih mendukung kemerdekaan resmi Taiwan, sementara KMT mendukung penyatuan kembali pada akhirnya. Jajak pendapat saat ini hanya menunjukkan minoritas kecil dari dukungan Taiwan yang mengejar satu atau yang lain, dengan sebagian besar memilih untuk tetap berpegang pada jalan tengah saat ini.

Namun lebih banyak orang yang mengatakan bahwa mereka merasa seperti orang Taiwan setuju orang Cina. Dukungan untuk DPP meningkat pada pemilu Januari 2016. Ini sebagian karena ketidakpuasan terhadap masalah penanganan masalah ekonomi KMT, dari kepemilikan hingga harga perumahan yang tinggi, dan sebagian lagi karena pemerintahan Ma membuat Taiwan terlalu mahal pada Beijing dikutip goodreads.com.

Hubungan tersebut, yang ditempa selama Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, ujian terberatnya pada 1979, ketika Presiden Jimmy Carter menghentikan pengakuan diplomatik AS atas Taiwan untuk berkonsentrasi pada hubungan yang berkembang dengan China.

Kongres AS, penyebab langkah tersebut, mengesahkan UU Hubungan Taiwan, yang mengolah untuk memasok Taiwan dengan senjata pertahanan, dan menekankan bahwa setiap serangan oleh China akan dianggap sebagai “keprihatinan besar” AS.

Sejak itu, kebijakan AS telah digambarkan sebagai salah satu dari “ambiguitas strategis”, berusaha menyeimbangkan kemunculan China sebagai kekuatan regional dengan kekaguman AS atas sikap ekonomi dan demokratisasi Taiwan.

Peran penting AS paling jelas ditunjukkan pada tahun 1996, ketika China melakukan uji coba rudal provokatif untuk mencoba dan mempengaruhi pemilihan presiden langsung Taiwan. Sebagai tanggapan, Presiden AS Bill Clinton memerintahkan pertunjukan militer AS di Asia sejak Perang Vietnam, mengirim kapal ke Selat Taiwan, dan pesan yang jelas ke Beijing.

Pollycarpus perlu diselidiki oleh otoritas yang berwenang

Pollycarpus perlu diselidiki oleh otoritas yang berwenang – Menurut Bivitri, kejahatan terhadap Munir bukanlah kejahatan yang biasa tetapi merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan beragam pihak sehingga pihak-pihak lain di luar Pollycarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk diadili dan dihukum.

“Kami memandang persoalan pengungkapan kasus pembunuhan Munir hambatannya bukan karena tidak adanya bukti atau karena menimggalnya Pollycarpus, tetapi lebih dikarenakan tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir ini hingga tuntas,” tandasnya.

Bivitri menilai janji pemerintah yang berkomitmen menyelesaikan kasus Munir hanya menjadi janji indah yang enak didengar tetapi tidak pernah terealisasikan dikutip Forbes. “Oleh karena itu, untuk kesekian kali KASUM mendesak kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Pengungkapan kasus pembunuhan Munir merupakan tangung jawab konstitusional negara yang perlu diselesaikan hingga tuntas,” katanya mengakhiri pendapatnya.

Diketahui Pollycarpus merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib. Ia bebas bersyarat pada 2014, setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun.

“Kami menilai meninggalnya Pollycarpus perlu diselidiki oleh otoritas yang berwenang, khususnya tentang sebab dan musabab dari kematiannya. Sebab, sebagai orang yang dihukum sebagai pelaku lapangan tentu Pollycarpus memiliki banyak informasi terkait kasus pembunuhan Munir, terutama informasi tentang atasan dan orang-orang yang memerintahkan dia,” ujar Sekjen KASUM Bivitri Susanti dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

PHK AS tetap tinggi karena 840.000 mencari bantuan pengangguran

PHK AS tetap tinggi karena 840.000 mencari bantuan pengangguran – Jumlah orang Amerika yang mencari tunjangan pengangguran turun sedikit pekan lalu ke level yang masih tinggi 840.000, bukti bahwa PHK tetap meningkat tujuh bulan setelah resesi pandemi.

Tanda terbaru dari pemulihan yang lesu terjadi dua hari setelah Presiden Donald Trump menghentikan pembicaraan mengenai paket bantuan penyelamatan baru yang menurut para ekonom sangat dibutuhkan bagi jutaan orang Amerika yang menganggur dan bisnis yang kesulitan. Kegagalan untuk memberlakukan putaran lain bantuan pemerintah akan menghambat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan beberapa ekonom mengatakan itu akan meningkatkan risiko resesi double-dip.

Laporan Kamis dari Departemen Tenaga Kerja mengatakan jumlah orang yang terus menerima tunjangan pengangguran turun 1 juta menjadi 11 juta dikutip bloomberg.com. Penurunan ini menunjukkan bahwa banyak dari pengangguran yang ditarik kembali ke pekerjaan lama mereka. Tetapi ini juga mencerminkan fakta bahwa beberapa telah menggunakan 26 minggu dari tunjangan reguler mereka dan telah beralih ke program tunjangan yang diperpanjang yang berlangsung selama tiga bulan tambahan.

Hitungan mingguan orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran menjadi kurang dapat diandalkan karena beberapa negara bagian telah meningkatkan upaya mereka untuk membasmi klaim palsu dan memproses aplikasi sebelumnya yang menumpuk.

Hal itu dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran HI

Hal itu dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran HI – Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.

“Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini insyaAllah bersih. Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman. Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua,” kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam dikutip kompas.com.

Beberapa alat konstruksi MRT Fase dan halte Transjakarta Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dibakar pendemo (MRT Jakarta)

Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.

Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.

Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.

“Halte yang terbakar tentu tidak bisa malam ini, jadi halte-halte masih diukur seberapa besar nanti yang rusak total akan disiapkan halte sementara. DKI yang akan dibayai tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira Rp 25 miliar,” ujar Anies.

Alat identitas berteknologi tinggi baru mendukung upaya EDD

Alat identitas berteknologi tinggi baru mendukung upaya EDD – EDD berjanji untuk menilai masalah yang tidak terduga ini.”Kami akan melihat data ini dengan hati-hati dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan tidak ada hambatan,” kata Hilliard.

Minggu lalu, EDD memulai peluncuran awal dari alat ID.me baru. Badan negara mengirim email dan teks ke 136.000 orang yang mendaftar untuk pemberitahuan EDD yang telah mengundang mereka kembali ke sistem online badan asuransi pengangguran untuk mengajukan aplikasi mereka untuk klaim pengangguran baru.

Dari orang-orang tersebut, sekitar 101.200 mencoba memverifikasi identitas mereka melalui alat ID.me.

Sekitar 65.000 dapat memverifikasi identitas mereka, termasuk 59.000 yang tidak membutuhkan bantuan. 6.000 lainnya dapat diverifikasi melalui apa yang disebut EDD sebagai “wasit tepercaya” dalam obrolan videolain dikutip forbes.com.

Kesulitan tetap ada, bahkan dengan peluncuran alat baru, yang secara resmi disebut ID.me.Masalah terus berlanjut di pusat telepon EDD yang rusak, badan itu mengakui.

“Ada kemungkinan bahwa beberapa penggugat yang mencari bantuan dari pusat panggilan ID.me tidak mendapatkan bantuan karena waktu penahanan lebih lama dari rata-rata pada hari Senin yang mencapai satu titik lebih dari satu jam,” kata EDD Rabu.

Pada hari Selasa, diperkirakan 36.200 grup tidak menyelesaikan proses verifikasi melalui alat ID.me. EDD mengatakan berbagai alasan mungkin menyebabkan hasil ini.

“Kami yakin ini adalah langkah maju yang besar dalam membantu warga California memverifikasi identitas mereka dengan cara yang lebih sederhana dan lebih cepat yang membantu kami memblokir penipuan penipu,” kata Hilliard. “Kami terus menyempurnakan proses baru ini dan memuluskan jalan bagi pelamar.”

Undang-undang California Baru memberi orang-orang lembaga nirlaba

Undang-undang California Baru memberi orang-orang lembaga nirlaba – Penyewa, kelompok perumahan yang terjangkau dan pemerintah lokal akan mendapatkan kesempatan pertama untuk membeli rumah yang diambil alih berdasarkan ukuran yang disetujui Senin oleh Gubernur Gavin Newsom.

RUU tersebut dirancang untuk mencegah perusahaan mengambil alih rumah dan membiarkan beberapa jatuh ke dalam kerusakan seperti yang mereka lakukan selama Resesi Hebat.

Itu termasuk di antara 15 tagihan Newsom yang ditandatangani menjadi undang-undang karena penyewa dan pembeli rumah lagi berjuang selama PHK massal yang dipicu oleh pandemi. Gubernur mengatakan tindakan itu “secara langsung akan mengarah pada peluang yang lebih terjangkau bagi penyewa dan pemilik rumah.”

Hukum melarang penjual rumah yang diambil alih untuk memaketkannya di lelang untuk dijual kepada satu pembeli dikutip Forbes. Selain itu, penyewa, keluarga, pemerintah lokal, organisasi nirlaba perumahan yang terjangkau, dan perwalian tanah komunitas akan diizinkan selama 45 hari untuk mengalahkan tawaran lelang terbaik untuk membeli properti.

Pemilik properti yang tidak terawat dengan baik dapat didenda sebanyak $ 2.000 sehari berdasarkan tagihan.

Senator Demokrat Nancy Skinner dari Berkeley mengatakan langkahnya memberi orang yang ingin tinggal di sebuah rumah kesempatan yang adil untuk membelinya. Dia mengatakan tindakan yang mulai berlaku 1 Januari mengirimkan pesan bahwa “Rumah di California bukan milik Anda untuk dimakan; kami tidak akan mentolerir pengambilalihan perumahan oleh perusahaan lagi. ”

 

Tidak Betul UU Cipta Kerja Memacu Investasi

Tidak Betul UU Cipta Kerja Memacu Investasi – Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB).

Kenapa tergesa-gesa mengubah peraturan yang ada? Kenyataannya investasi di Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi, lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil serta hampir sama dengan India. Hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia.

Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah-atas dikutip Youtube.

Di ASEAN, Indonesia juaranya. Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia.

Hanya China yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, China menyadari aras investasi mereka sudah terlalu tinggi. Banyak pabrik kelebihan kapasitas. Akhirnya China banting stir. Mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri.

Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi.

Ironis, ketika Indonesia mengurangi hak-hak perburuhan, Pemerintah China tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah.

Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Porsi investasi dalam PDB di China menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir.

Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tetinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal itu?

Jadi, nyata sekali Presiden keliru mengatakan investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan “tidak nendang”.

Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki pijakan kuat.

PHE sendiri memilih format file alat Microsoft menyebabkan hasil Covid-19

PHE sendiri memilih format file alat Microsoft penyebab hasil Covid-19 – Penggunaan perangkat lunak Microsoft Excel yang dipikirkan dengan buruk adalah alasan hampir 16.000 kasus virus korona tidak dilaporkan di Inggris.

Dan pihak Public Health England (PHE) yang harus dilanggar, bukan pihak ketiga.

Masalah ini disebabkan oleh cara badan tersebut mengumpulkan kayu yang dihasilkan oleh perusahaan komersial yang menganalisis untuk menganalisis pengguna tes, untuk menemukan siapa yang memiliki virus.

Mereka mengajukan hasilnya dalam bentuk daftar berbasis teks – yang dikenal sebagai file CSV – tanpa masalah.

PHE telah siap untuk proses otomatis untuk mengumpulkan data ini ke dalam templat Excel sehingga kemudian dapat diunggah ke sistem pusat dan tersedia untuk tim Tes dan penelusuran NHS, serta dasbor komputer pemerintah lainnya dikutip en.wikipedia.org.

Masalahnya adalah pengembang PHE sendiri yang memilih format file lama untuk melakukan ini – yang dikenal sebagai XLS.

Setiap templat, hanya dapat diandalkan oleh 65.000 baris data yang dihasilkan dari satu juta lebih baris yang sebenarnya mampu dilakukan Excel.

Dan karena setiap hasil tes membuat beberapa baris data, dalam praktiknya itu berarti bahwa setiap pola dasar sekitar 1.400 kasus.

Ketika jumlah itu tercapai, kasus lebih lanjut tanggap begitu saja.

Untuk sedikit konteks, format file XLS Excel tanggal kembali ke 1987. Ini digantikan oleh XLSX pada tahun 2007. Jika ini digunakan, itu akan menangani 16 kali jumlah kasus.

Paling tidak, itu akan mencegah kesalahan terjadi sampai level pengujian secara signifikan lebih tinggi daripada saat ini,

Tetapi seorang ahli menyarankan bahwa bahkan seorang siswa komputasi sekolah menengah akan tahu bahwa ada alternatif yang lebih baik.

“Excel selalu dimaksudkan untuk orang-orang yang menyia-nyiakan banyak data untuk perusahaan kecil mereka untuk melihat seperti apa tampilannya,” komentar Prof Jon Crowcroft dari University of Cambridge.

“Dan kemudian ketika Anda perlu melakukan sesuatu yang lebih serius, Anda membuat sesuatu yang dipesan lebih dahulu yang berhasil – ada lusinan hal lain yang dapat Anda lakukan.

“Tapi Anda tidak akan menggunakan XLS. Tidak ada yang akan memulai dengan itu.”

Berbicara di House of Commons, Menteri Kesehatan Matt Hancock menyarankan bahwa masalah tersebut muncul sebagai akibat dari PHE menggunakan “sistem warisan” dan keputusan telah diambil dua bulan lalu untuk menggantikannya.

RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor

RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor – Pasal tersebut berkaitan dengan ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan.

Tak hanya itu, mereka menilai UU Cipta Kerja juga berpotensi memangkas ruang hidup kelompok nelayan, petani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi.

Sebab kata mereka, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.

“Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya,” katanya dikutip Yahoo.

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga berpotensi mengarah pada kekuasaan birokratis yang terpusat. Hal ini berlawanan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah yang menjadi salah satu tuntutan reformasi 1998. UU baru tersebut akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.

“Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan,” ujarnya.

Pengesahan tersebut dimajukan dari jadwal semula pada Kamis 8 Oktober. DPR berdalih percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja karena kasus positif Covid-19 di DPR terus meningkat.

Di sisi lain, serikat buruh melakukan mogok nasional mulai hari ini sampai 8 Oktober. Mereka menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. Selain itu, kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa telah menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR maupun pemerintahan Jokowi.

Petisi Pemuka Agama Tolak Omnibus Law

Petisi Pemuka Agama Tolak Omnibus Law – Pemuka agama se-Indonesia membuat petisi online menolak keberadaan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Para pemuka agama ini juga mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi publik.

Petisi dengan judul ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ di situs change.org telah ditandatangani lebih dari 500 ribu lebih orang per pukul 10.58 WIB.

Petisi online tersebut digagas oleh Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian, sejak Senin (5/10) kunjungi bloomberg.com.

Dalam petisi tersebut, mereka menyampaikan RUU Cipta Kerja bakal mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Tak hanya itu, mereka juga mencatat beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dari sektor agama, undang-undang baru ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan konflik kepercayaan.

“Adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara,” demikian dalam isi petisi tersebut.

Mereka menyinggung pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Buruh, kata mereka, akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

Para pemuka agama ini menyebut ada potensi konflik agraria dan lingkungan hidup. Padahal sebelum ada undang-undang baru ini, sedikitnya terjadi 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya dalam lima tahun terakhir.

Menurut mereka, potensi tersebut rawan terjadi setelah dilakukan sejumlah perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. Misalnya perubahan Pasal 82, 83 dan 84 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam Pasal 38 UU Cipta Kerja.

Persyaratan baru berbahasa Inggris untuk visa mitra

Persyaratan baru berbahasa Inggris untuk visa mitra – Mitra asing warga Australia akan segera memenuhi persyaratan bahasa Inggris sebelum mereka dapat tinggal secara permanen.

Pasangan Australia mereka juga harus lulus ujian jika mereka adalah penduduk tetap dan bukan warga negara.

“Kami akan meminta pemohon dan sponsor untuk memenuhi bahasa Inggris tingkat fungsional atau setidaknya melakukan upaya yang wajar untuk belajar bahasa Inggris,” kata Penjabat Menteri Imigrasi Alan Tudge kepada radio ABC, Kamis.

“Bagi kebanyakan orang, itu berarti melakukan sekitar 500 jam kelas bahasa Inggris gratis.”

Mr Tudge mengatakan perubahan akan membantu mendukung kohesi sosial dan partisipasi ekonomi, sekaligus lebih melindungi orang-orang yang rentan dari pengendalian atau mitra eksploitatif kunjungi wikipedia.

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan orang tidak perlu lulus ujian untuk datang ke Australia.

Ini hanya akan mempengaruhi mereka yang ingin beralih dari visa sementara ke permanen.

“Agar orang bisa mendapatkan pekerjaan, agar orang dapat dilindungi dalam masyarakat kita, agar orang dapat mengakses layanan dan berfungsi dalam komunitas, memiliki tingkat dasar bahasa Inggris sebenarnya sangat penting,” katanya kepada radio Sydney 2 GB.

“Anda harus memiliki celah, Anda harus mencoba, belajar bahasa Inggris.”

Persyaratan bahasa tidak akan diperkenalkan hingga setidaknya pertengahan 2021 dan hanya akan memengaruhi mereka yang mendaftar setelah perubahan diterapkan.

Ukuran anggaran federal diharapkan menghemat hampir $ 5 juta selama empat tahun ke depan.

Pembayar pajak mungkin kehilangan £ 26 miliar atas pinjaman yang belum dibayar

Pembayar pajak mungkin Kehilangan £ 26 miliar atas pinjaman yang belum dibayar – Hingga 60% pinjaman pandemi darurat yang dibuat di bawah skema Bounce Back mungkin tidak akan pernah dilunasi, sebuah laporan oleh pengawas pengeluaran pemerintah mengatakan.

Kantor Audit Nasional (NAO) mengatakan pembayar pajak bisa kehilangan £ 26 miliar, dari penipuan, kejahatan terorganisir atau default.

Skema pinjaman membawa cek yang lebih ringan yang lain dan melayani untuk usaha kecil yang tidak dapat mengakses dukungan pandemi lainnya.

Investigasi BBC baru-baru ini mengungkapkan bagaimana penipu menggunakan sistem pinjaman dikutip CNN.

Banyak dari mereka tidak akan tahu bahwa nama mereka telah digunakan sampai surat pembayaran mulai tiba di awal musim panas.

Salah satu korban yang diajak bicara oleh BBC, Mark Telling, peringatan dia khawatir “sampai mati” menemukan sebuah perusahaan yang didirikan atas nama oleh seorang penjahat telah “meminjam” £ 50.000 dari skema bail-out.

BBC juga Berbicara dengan Sue Burden, yang juga menemukan identitasnya telah dicuri untuk merancang perusahaan yang menggunakan skema tersebut. Dia berkata dia telah pergi “dari air mata menjadi marah … Sekarang aku akan takut untuk melakukan apapun”.

BBC melaporkan pekan lalu bahwa pemerintah telah diperingatkan pada bulan Mei bahwa skema itu berada pada “risiko penipuan yang sangat tinggi” dari “kejahatan terorganisir”.

Pemerintah mengatakan telah mencoba membunuhnya.

Skema ini memberi perusahaan 100% keuangan yang didukung pemerintah senilai £ 50.000.

Permintaan yang lebih besar dari yang diantisipasi, dan nilai total pinjaman ini sekarang diharapkan menjadi £ 38bn- £ 48bn, naik dari perkiraan £ 18bn- £ 26bn.

Mereka tidak harus dilunasi selama enam tahun, dan bebas bunga selama 12 bulan pertama.

Pinjaman skema ini merupakan penambahan dari penawaran sebelumnya yang dikeluhkan oleh beberapa bisnis karena tidak dapat mengaksesnya karena kriteria kriteria yang terlalu ketat.

Laporan NAO kristalisasi bahwa skema skema meningkatkan risiko penipuan. Butuh waktu sebulan untuk memastikan bisnis tidak menerima lebih dari satu pinjaman.